Terkini.id, Sidoarjo – Di nilai kurang efektif, keberadaan dapur umum yang saat ini hanya dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Sidoarjo. Kamis 29 Juli 2021.
Hal tersebut membuat Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori geram. Pihaknya menilai keberadaan dapur umum yang dikelola Dinsos Sidoarjo itu wajib dievaluasi.
Sementara ketika sidak ke dapur umum tersebut, hanya melayani warga yang melakukan isolasi di enam shelter. Diantaranya yang berada di Kecamatan Sidoarjo, Krian, Taman, Sedati, dan Porong.

“Dalam satu hari hanya melayani 88 nasi kotak, kemudian jumlah data tersebut masih menjadi satu dengan tenaga medis dan penjaga Shelter. Kemudian ada juga hanya untuk mengantarkan 4 nasi kotak saja, jelas itu tidak efektif, dan perlu evaluasi”, ujar Dhamroni dengan geram, ketika lakukan sidak dapur umum ke Dinsos hari Rabu 28 Juli 2021 waktu sore.
Menurutnya, keberadaan dapur umum itu harus mencakup terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri (Isoman) di rumah juga. Pasalnya banyak masyarakat isoman dirumah kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
- 7 Rekomendasi Tablet untuk Kerja Terbaik di Tahun 2023
- Ini Dia Keunggulan Macbook Pro M2 yang Menarik Untuk Dibahas
- Sempat Terjadi Kejar-Kejaran, Maling Mobil Babak Belur Dihajar Warga di Sidoarjo
- Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Program Jebete Dispendukcapil Sidoarjo
- Musim Hujan Tiba, Bupati Mudhlor Normalisasi Kali di Sidoarjo
Lebih jauh disampaikan Dhamroni, sebisa mungkin dapur umum tersebut berada di setiap kecamatan atau desa dengan menggandeng pedagang warung nasi setempat. “Selain efektif dan pemberdayaan juga dapat membantu perekonomian masyarakat desa,” paparnya.
Kemudian ada yang menarik saat sidak tersebut, dari informasi bahwa shelter yang di Kecamatan Porong masih baru melakukan rapat koordinasi dan belum melakukan pendataan terhadap warga calon penghuni shelter Isoman.
“Saya yakin tidak hanya di porong saja yang belum melakukan pendataan, shelter yang lain juga sama. Makanya banyak shelter yang kosong,” katanya
Sebagai upaya memaksimalkan keberadaan shelter isolasi, agar pemerintah daerah untuk memperbanyak testing dan tracing kepada masyarakat. Sehingga penyebaran covid-19 di Sidoarjo benar-benar bisa diputus.
Politisi partai PKB tersebut menegaskan, bahwa Pemkab Sidoarjo melalui puskesmas atau bidan desa harus memperbanyak testing dan tracing kepada warga yang memiliki kontak erat dengan pasien covid-19. Kalau ada yang positif langsung dilakukan isolasi di shelter.