Kemendikbud Didesak Tak Gunakan Istilah Merdeka Belajar, FSGI: Sudah Dipatenkan Pihak Lain

kemendikbud didesak tak gunakan istilah merdeka belajar
Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: timesmedia.co.id

Terkini.id, Sidoarjo – Istilah “Merdeka Belajar” yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) dipersoalkan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merekomendasikan agar Kemendikbud tidak menggunakan slogan ‘Merdeka Belajar’ dalam kebijakannya.

“FSGI juga mendesak Kemendikbud untuk membatalkan penggunaan ‘Merdeka Belajar’ di berbagai program Kemendikbud dan mencabut Surat Edaran No 1/2020 serta Permendikbud No 22/2020,” ujar Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo dalam konferensi pers secara online di Jakarta, seperti kami kutip dari Antara, Minggu 19 Juli 2020.

Program Merdeka Belajar adalah kebijakan yang diluncurkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim sejak Desember 2019. Namun berdasarkan informasi dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kemenkumham, istilah Merdeka Belajar telah terdaftar sebagai paten dari PT Sekolah Cikal beralamat di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, sejak 22 Mei 2020.

Pendaftaran merk Merdeka Belajar sendiri telah diajukan sejak 1 Maret 2018. “Karena kalau seandainya ini tidak dilakukan maka pendidikan Indonesia tersandera oleh PT Sekolah Cikal. Jangan sampai Merdeka Belajar diperdagangkan oleh Kemendikbud,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas FSGI, Retno Listyarti, mengatakan negara seharusnya tidak kalah dengan perusahaan. “Kita dibingungkan dengan kondisi seperti ini. Kami mempertanyakan ‘Merdeka Belajar’ karena istilah tersebut telah dipatenkan. Apakah bentuk dipatenkan, dimerek dagangkan atau hak cipta, karena semua itu memiliki UU tersendiri,” jelas Retno.

Retno menjelaskan penggunaan ‘Merdeka Belajar’ yang sudah dipatenkan tersebut dapat diperkenankan dengan catatan pemilik merk terdaftar memberikan lisensi ke pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenisnya.

“Berarti pihak Kemendikbud maupun Sekolah Cikal itu harus memohonkan untuk mencatatkan kepada menteri terkait Kemenkumham dan dikenai biaya. Perjanjian lisensi tadi dicatat oleh menteri dan diumumkan, jadi harus masuk berita resmi merk tersebut,” terangnya.

Retno menambahkan Sekolah Cikal sebetulnya memang bisa memberikan lisensi kepada Kemendikbud. Namun timbul pertanyaan, jika itu didaftarkan dan ekslusif tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma kepada pihak lain.

“Kecuali Kemendikbud bisa buktikan bahwa ‘Merdeka Belajar’-nya tidak sama dengan Sekolah Cikal.”

Menurut Retno, istilah ‘Merdeka Belajar’ sudah diperkenalkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Akan tetapi sampai saat ini, tidak ada keturunan Ki Hadjar Dewantara yang mempatenkan maupun berniat mendaftarkan istilah itu.

Penggunaan istilah yang identik dengan Sekolah Cikal tersebut pada kebijakan negara secara tidak langsung menguntungkan yang memiliki merk tersebut. Selain itu, penggunaan istilah yang sama dengan pihak lain, juga menunjukkan kurangnya kreativitas dari pembuat kebijakan.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Satpol-PP Lakukan Razia Prokes, Pekat, dan RHU Selama Ramadhan Secara Rutin Di Sidoarjo

APEKSI Dukung Program BPJAMSOSTEK Tentang Perlindungan Pekerja Rentan Dan Non ASN

Presiden RI Jokowi Perintahkan Elemen Pemerintahan Dukung BPJAMSOSTEK

BPJAMSOSTEK Gelar Sosialisasi JKP dan Tertib Administrasi Dengan Perusahaan Binaan Di Sidoarjo

Terungkap, Pembunuh Pemuda Wonoayu Yang Ditemukan Di Selokan Sawah Tulangan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar